- KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH AMBIL SUMPAH ENAM PEGAWAI NEGERI SIPIL
- UPACARA BENDERA PERINGATI HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2026
- SOSIALISASIKAN PERMA NOMOR 6, 7 & 8 SERTA SK KMA NOMOR 359 TAHUN 2022
- PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH SOSILAISASIKAN PERMA 1, 2 & 3 TAHUN 2022
- KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH SOSIALISASI KUHAP BARU, PERMA 8 & 9, HINGGA HAK CUTI KEPEGAWAIAN
- PERINTAH PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DIPA 01 & DIPA 03
- UNDANGAN OPENING MEETING EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 MELALUI APLIKASI SEMAR
- PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SELEKSI PROFILE ASSESSMENT DAN WAWANCARA CALON HAKIM AD HOC PHI TAHUN 2026
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2026
- SOSIALISASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025
- DORONG KEPASTIAN HUKUM, KETUA KAMAR PERDATA MA SAMPAIKAN MASUKAN TERKAIT RUU DESAIN INDUSTRI
- KETUA MA LANTIK 9 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA, TEKANKAN AMANAH JABATAN DAN KEPEMIMPINAN KOLABORATIF
- IDUL ADHA DI MAHKAMAH AGUNG, DAGING KURBAN DISALURKAN KE 2.722 MUSTAHIK
- MAHKAMAH AGUNG GELAR UPACARA HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2026
- SEKRETARIS MA LANTIK 5 PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
- JAJARAN DITJEN BADILUM IKUTI UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA
- UNTUK TINGKATKAN LAYANAN, DITJEN BADILUM LAKSANAKAN ASESMEN AMPUH SATUAN KERJA PERADILAN UMUM SULAWESI UTARA
- DITJEN BADILUM LAKSANAKAN PENILAIAN SERTIFIKASI MUTU AMPUH PADA EMPAT SATUAN KERJA DI KALIMANTAN TIMUR
- TINGKATKAN LAYANAN PERADILAN DI JAWA TIMUR, ASESMEN AMPUH DILAKSANAKAN DITJEN BADILUM, PT SURABAYA DAN PN SURABAYA
- DITJEN BADILUM GELAR MONITORING DAN EVALUASI MEKANISME KEADILAN RESTORATIF WILAYAH JAWA TIMUR DI PENGADILAN NEGERI KOTA MADIUN
- UNDANGAN PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL
- UNDANGAN PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL
- PELAKSANAAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (E-EXAM) TAHUN 2026 GELOMBANG I
- PENYAMPAIAN TINDAK LANJUT ATAS KLAIM ASURANSI BMN TAHUN 2023 S.D. TAHUN 2025
- SURAT KONFIRMASI DATA PEMINAT RUMAH SUBSIDI
- PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SINKRONISASI MELALUI APLIKASI MIS
- KEANGGOTAAN ICCE
- PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI PANMUD PIDANA DAN PANMUD PERDATA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2026
- PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TAHUN 2026
- PEMBERITAHUAN WAJIB LAPOR LHKPN YANG MASIH DALAM STATUS PERLU PERBAIKAN DAN PROSES VERIFIKASI
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Jika Anda menemukan dugaan PELANGGARAN di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya. Jangan khawatir. Identitas Anda sebagai Pelapor akan DIJAMIN KERAHASIAANNYA.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.