.:: SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH ::. NEWSTICKER :::::"WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH DR. H. NARDIMAN, SH, MH. MEMBUKA ACARA PENYERAHAN BANTUAN DANA BEA SISWA (BDBS), DAPAT DILIHAT DISINI" :::::: "PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN DR. H. NARDIMAN, S.H., M.H. SEBAGAI WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH, BERITANYA DAPAT DILIHAT DISINI" :::::"SELAMAT ATAS PELUNCURAN WEBSITE LPSE MAHKAMAH AGUNG-RI , DAPAT DILIHAT DISINI"::::::"SELAMAT ATAS PELANTIKAN PENGURUS BARU DHARMAYUKTI KARINI POVINSI ACEH MASA BAKTI 2013-2015, SEMOGA SUKSES , BERITANYA DAPAT DILIHAT DISINI" ::::::"PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH # e-mail : pt.bandaaceh@gmail.com # URL RESMI WEBSITE : http://www.pt-nad.go.id/" ::::::

Translate Bahasa

Direktori Putusan


Statistik Keadaan Perkara




Link Website


Statistik Website


Beranda » S. O. P

PEDOMAN DASAR PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

DASAR PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1. Keputusan Ketua MA RI No.033/KMA/SK/II/2012 

Tentang:

PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 208/SK/KMA/XII/2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN STANDARD ADMINISTRASI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

 

2. Keputusan Ketua MA RI No.084A/KMA/SK/VI/2008 

Tentang:

PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN DALAM LlNGKUNGAN PERADILAN MILITER

 

3Keputusan Ketua MA RI No.208/SK/KMA/XII/2011 

Tentang:

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN STANDARD ADMINISTRASI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

 

4. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 

Tentang:

PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG

 

5Keputusan Ketua MA RI No.KMA/032/SK/IV/2006 

Tentang:

PEMBERLAKUAN BUKU I PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN

 

6Keputusan Ketua MA RI No.KMA/035/SK/IV/2006 

Tentang:

PEDOMAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKARA PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

 

7. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/041/SK/IV/2006 

Tentang:

ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

  

8. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/042/SK/IV/2006 

Tentang:

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN 2005

 

9. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/043/SK/IV/2006 

Tentang:

ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MUTASI BERKAS PERKARA

 

10. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/044/SK/IV/2006 

Tentang:

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI UNTUK MINUTASI BERKAS PERKARA

 

11. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/077/SK/X/2004 

Tentang:

PENGURUSAN ADMINISTRASI PERSONEL BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI PENGADILAN DALAM LlNGKUNGAN PERADILAN MILITER

 

12. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/124/SK/VII/2005 

Tentang:

ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN DAN HAM DALAM PELAKSANAKAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

 

13. Keputusan Ketua MA RI No.KMA/124A/SK/VII/2005 

Tentang:

PENUNJUKAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAKSANAAN HUKUM BIDANG KEPERDATAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN 2005

 

14. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 01 TAHUN 1994 

Tentang:

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERKARA

 

15. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 02 TAHUN 2000 

Tentang:

PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI

 

16. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 02 TAHUN 2007 

Tentang:

TIDAK BERLAKU LAGI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 2 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI

 

17. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 04 TAHUN 1998 

Tentang:

PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG ADMINISTRASI

 

18. Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 05 TAHUN 1994 

Tentang:

BIAYA ADMINISTRASI

 

19. Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 05 Tahun 1966 

Tentang:

PEDOMAN TENTANG FUNGSI HIERARKIS BADAN-BADAN PENGADILAN/HAKIM-HAKIM DAN TATA LAKSANA ADMINISTRASI BADAN-BADAN PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM


20. SK Ketua MA RI NO. 143/KMA/SK/VIII/2007 

Tentang:

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN BIDANG POLA KELEMBAGAAN PERADILAN, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERADILAN, ADMINISTRASI PERENCANAAN, ADMINISTRASI TATA PERSURATAN, TATA KEARSIPAN DAN ADMINISTRASI KEPROTOKOLAN, KEHUMASAN DAN KEAMANAN, ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN, PROTOTYPE GEDUNG PENGADILAN DAN RUMAH DINAS DAN POLA KLASIFIKASI SURAT MAHKAMAH AGUNG RI

 

*Sumber : JDIH MA RI (http://jdih.mahkamahagung.go.id/v1/)

PEDOMAN DASAR PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ORGANISASI

DASAR PENGELOLAAN ORGANISASI

1.      KEPPRES Nomor 09 Tahun 2004 

Tentang:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2003

 

2.      KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 

Tentang:

PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG

 

3.      PERPRES Nomor 04 Tahun 1962 

Tentang:

POKOK-POKOK ORGANISASI APARATUR PEMERINTAHAN NEGARA PADA TINGKAT TERTINGGI

 

4.      SK Ketua MA RI No. KMA/033/SK/IV/2006 

Tentang:

TIM PENYARINGAN DAN PENYELEKSI SERTA MENETAPKAN PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DALAM ORGANISASI BARU PADA MAHKAMAH AGUNG RI

 

5.      Peraturan MA RI (PERMA)Nomor 01 Tahun 2010 

Tentang:

STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN DAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM SERTA KETERBUKAAN PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

 

6.      KEPUTUSAN SEKRETARIS MA RI NO : 008-A/SEK/SK/I/2012

Tentang:

ATURAN PERILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

 

7.      Peraturan Sekretaris MA RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2012

Tentang:

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

 

8.      Surat Edaran MA RI (SEMA) NO. 05 TAHUN 1993 

Tentang:

PEMBINAAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA PEJABAT KEPANITERAAN PENGADILAN

 

9.      SK KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NO. KMA/009/SK/II/2004 

Tentang:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR KMA/004/SK/II/1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI

 

*Sumber : JDIH MA RI (http://jdih.mahkamahagung.go.id/v1/)

PEDOMAN DASAR PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Download Pedoman Pelaksanaan Keuangan

PEDOMAN DASAR PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

DASAR PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Berikut ini adalah Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dibidang kepegawaian, diantaranya :

  1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  8. Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Pensiun Janda/Duda Pegawai
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
  11. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian
  12. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tatacara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas
  13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian
  14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Peradilan yang berada di Bawahnya
  15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
  16. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penandatanganan Pakta Integritas bagi Ketua Pengadilan
  17. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 111/KPT-BNA/XII/2010 tentang Disiplin Kerja bagi Ketua Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
  18. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 158/KPT-BNA/XI/2011 tentang Jam Kerja dan Toleransi Keterlambatan bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh

*Selengkapnya dapat di download : Pedoman Peraturan Kepegawaian Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda aceh


PRODUK LAYANAN DAN KATEGORI INFORMASI

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

Profil Pengadilan, meliputi:

  • Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
  • Struktur organisasi Pengadilan;
  • Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
  • Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
  • Profil singkat pejabat struktural; dan
  • Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.

Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.

Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.

Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

  • Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
  • Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
  • Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
  • Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
  • Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
  • Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

  • Nama program dan kegiatan;
  • Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
  • Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
  • Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
  • Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.

Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

  • Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
  • Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Ringkasan daftar aset dan inventaris.

Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

 

Informasi tentang Perkara dan Persidangan

  1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
  2. Informasi dalam Buku Register Perkara.
  3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.
  4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
  5. Laporan penggunaan biaya perkara.

 

Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan

  1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
  2. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
  3. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
  4. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
  5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.

 

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

  1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
  2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
  3. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: Nama, Riwayat pekerjaan,Posisi, Riwayat pendidikan dan Penghargaan yang diterima
  4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai.
  5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
  6. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
  7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
  8. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.