.:: SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH ::. NEWSTICKER :::::"ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN H. SAID SALEM, S.H, M.H. SEBAGAI PANITERA/SEKRETARIS PADA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH, BERITA SELENGKAPNYA DISINI" :::::: "SELAMAT ATAS PELUNCURAN WEBSITE LPSE MAHKAMAH AGUNG-RI , DAPAT DILIHAT DISINI"::::::"SELAMAT ATAS PELANTIKAN PENGURUS BARU DHARMAYUKTI KARINI POVINSI ACEH MASA BAKTI 2013-2015, SEMOGA SUKSES , BERITANYA DAPAT DILIHAT DISINI" ::::::"PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH # e-mail : pt.bandaaceh@gmail.com # URL RESMI WEBSITE : http://www.pt-nad.go.id/" ::::::

Translate Bahasa

Direktori Putusan


Statistik Keadaan Perkara




Link Website


Statistik Website


Beranda » Sejarah

SEJARAH

Pengadilan Tinggi Banda Aceh merupakan satuan kerja (satker) dibawah Mahkamah Agung yang mempunyai tugas dan fungsi : “memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding, mengadili perkara sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Tingkat Pertama serta melakukan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1968 tanggal 17 Desember 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1968 tanggal 17 Desember 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan. Pengadilan Tinggi Banda Aceh diresmikan pada tahun 1969, dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang pertama adalah Syamsuddin Abu Bakar. Gedung kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh diresmikan pada tanggal 4 Oktober 1972 oleh Prof. Oemar Senoadji, SH (Menteri Kehakiman Republik Indonesia).

Pengadilan Tinggi Banda Aceh secara administratif membawahi 19 (sembilan belas) Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

  1. Pengadilan Negeri Banda Aceh
  2. Pengadilan Negeri Sigli
  3. Pengadilan Negeri Bireuen
  4. Pengadilan Negeri Lhokseumawe
  5. Pengadilan Negeri Lhoksukon
  6. Pengadilan Negeri Idi
  7. Pengadilan Negeri Langsa
  8. Pengadilan Negeri Kualasimpang
  9. Pengadilan Negeri Kutacane
  10. Pengadilan Negeri Blangkejeren
  11. Pengadilan Negeri Singkil
  12. Pengadilan Negeri Sinabang
  13. Pengadilan Negeri Calang
  14. Pengadilan Negeri Meulaboh
  15. Pengadilan Negeri Tapaktuan
  16. Pengadilan Negeri Sabang
  17. Pengadilan Negeri Takengon
  18. Pengadilan Negeri Jantho
  19. Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong
    ( Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong belum operasional karena pembangunan gedung kantor belum selesai )

Beberapa tahun terakhir telah terjadi pemekaran wilayah kabupaten/kota, sehingga saat ini Provinsi Aceh menjadi 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota. Ada 4 (empat) daerah pemekaran kabupaten/kota yang belum memiliki Pengadilan Negeri, yaitu :

  1. Kabupaten Barat Daya (Blang Pidie).
  2. Kabupaten Nagan Raya (Jeuram).
  3. Kabupaten Pidie Jaya (Meureudu).
  4. Kota Subussalam (Subussalam).