img_head
ARTIKEL

EFEKTIVITAS PIDANA DENDA DALAM PERKARA NARKOTIKA

Jun17

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 57 Kali

A. Pendahuluan

Topik pembahasan masalah “Pidana Denda Narkotika” ini, dilandasi keberadaan perkara narkotika dewasa ini jumlah, kualitas, dan modus operandinya terus meningkat di pengadilan menggeser perkara pencurian. Dengan cukup tinggi terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana denda oleh pengadilan dapat memberikan pemasukan uang sebagai kontribusi dalam pembiayaan kegiatan pemerintah, apabila terpidana pada umumnya melaksanakan pidana denda. Pada dasarnya pidana denda ini memberikan kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk membayar sejumlah uang. Mirip dalam perkara perdata kewajiban pembayaran dilakukan antara orang dengan orang atau orang dengan badan hukum karena terikat perikatan, sedangkan dalam pidana denda pembayaran dilakukan oleh perorangan (terpidana) terhadap Negara sehingga mengandung sifat perdata.

Diterapkannya sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan sebagai upaya preventif untuk mencegah perbuatan pidana agar tidak terjadi keresahan sehingga tercipta ketentraman, rasa nyaman, dan aman dalam kehidupan sosial masyarakat. Juga pidana denda semestinya dapat memberikan rasa penderitaan dan penyesalan terhadap pelaku pelanggar tindak pidana. Semua ini sangat tergantung pada penegakan hukum (The enforcement of law) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sebagai trisula penegak hukum di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai Pengadilan Hukum (Court of Law) melainkan diharapkan berperan pula sebagai Pengadilan Keadilan (Court of Justice).

Diukur dengan usia “Pidana Denda” telah lahir cukup lama atau tua. Pidana denda sebagai pidana pokok telah lama diatur dalam KUH Pidana (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946) dan apabila dilihat dari sumbernya yaitu Wetboek van Strafrech voor Nederlands-Indie yang diberlakukan dengan Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 pada tanggal 1 Januari 1918, maka pidana denda ini telah berumur sekitar 102 tahun. Namun keberadaan pidana denda kalah pamor dengan pidana penjara atau pidana kurungan sehingga sering dijadikan pidana alternatif atau sekalipun pidana denda merupakan sanksi pidana utama dalam rumusan tindak pidana, namun pada pokoknya berlaku untuk tindak pidana ringan. Selain terdapat pula pidana denda yang merupakan sanksi tambahan dari pidana utama dalam suatu tindak pidana. Pidana denda antara lain dianut pula dalam tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pelayaran, dan tindak pidana narkotika.

B. Efektivitas Pidana Denda

Menurut pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Putusan pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dijatuhi pidana penjara paling selama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda.” Ketentuan ini tidak diatur lebih lanjut mengenai perhitungan lamanya pidana penjara dengan besarnya pidana denda yang dijatuhkan Hakim. Tidak adanya pedoman dalam menentukan berat ringannya pidana penjara 2 sebagai pengganti pidana denda ini, maka dalam praktek pengadilan Hakim menetapkan lamanya pidana penjara bervariasi.

Bandingkan dengan KUH Pidana secara detil memberikan ukuran sebagai pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menetapkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, kecuali untuk tindak pidana perbarengan, pengulangan atau ketentuan pasal 52 pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan. Adapun pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima send. Ditentukan untuk pidana denda tujuh rupiah lima puluh dua sen demikian sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh dua sen, dihitung paling banyak 1 (satu) hari (Pasal 30 KUH Pidana).

Pengaturan ini begitu gamblang sehingga memudahkan untuk melakukan penghitungan bagi siapa pun dan terhindar disparitas penjatuhan hukuman pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Berbeda dengan Undang-undang Narkotika tidak memberikan patokan untuk menetapkan pidana penjara (bukan pidana kurungan) sebagai pidana pengganti denda. Akibatnya antara putusan satu dengan putusan lain terhadap pelanggaran pasal yang sama saling berbeda pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan. Misal pidana denda ditetapkan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar), namun pidana penjara pengganti dendanya ditetapkan 1 (satu) bulan, (3) bulan atau 6 (enam) bulan. Pertimbangan Majelis Hakim ada yang didasarkan karena tuntutan Penuntut Umum terlalu tingggi sehingga pidana penjara sebagai pengganti dendanya dikurangi menjadi setengahnya. Terdapat pula Majelis Hakim menjatuhkan “Pidana Kurungan sebagai pengganti Pidana Denda”, seperti dalam putusan Nomor : 344/Pid.Sus/2019/PN.Tar tanggal 24 Maret 2020 “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun. Terdapat putusan terdakwa terbukti pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda yang dijatuhkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai tuntutan Penuntut Umum (Pasal 114 ayat (1), seharusnya sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Ini akibat kekurangtelitian Majelis Hakim dalam menerapkan besarnya pidana denda antara satu pasal dengan pasal lain berbeda.

Dalam Undang- undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti pidana denda berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak mengatur jenis pidana subsidair sebagai pengganti pidana denda, dalam praktek mengacu kepada KUH Pidana berupa “Pidana Kurungan”. Lain halnya dalam perkara anak sebagai pengganti pidana denda adalah “Pelatihan Kerja” (Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam praktek pengadilan terdapat yang menerapkan “Pidana Kurungan” sebagai pengganti Pidana Denda.

Untuk mengatasi disparitas putusan seperti ini, paling tidak dalam suatu wilayah pengadilan negeri menetapkan berdasarkan kesepakatan para hakim dan pimpinan 3 pengadilan dengan menyusun kriteria dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda untuk terendah, menengah dan tertinggi. Tidak menutup kemungkinan selanjutnya dikembangkan untuk suatu wilayah Pengadilan Tinggi.

Sekalipun Undang-undang Narkotika tidak mengenal pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, namun menganut pula jenis pidana pokok berupa “pidana kurungan” sebagai alternatif untuk dijatuhkan pidana denda. Selain itu terdapat ketidakkonsistenan pengaturan untuk padanan pidana kurungan dengan pidana denda. Terhadap orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan keluarga dari pecandu narkotika yang sudah cukup umur sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pengaturan hukuman ini sama-sama untuk orang tua, wali atau keluarga. Apabila hendak dilihat dari disatu sisi pecandu belum cukup umur dan di sisi lain pecandu sudah cukup umur sehingga hukumannya lebih ringan (pidana kurungan 3 (tiga) bulan), semestinya pidana dendanya setengahnya pula sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Demikian pula bagi pecandu narkotika cukup umur dan sengaja tidak melapor diri, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (Pasal 128 ayat (1) dan pasal 134). Keadaan demikian menujukan padanan lamanya pidana kurungan dengan pidana denda pasal satu dengan pasal lain berbeda. Untuk lamanya pidana kurungan yang sama terhadap tindak pidana narkotika tetapi pidana dendanya berbeda.

Pada umumnya pidana denda sebagai alternatif dan pidana denda sebagai kumulatif dari pidana pokok yang ditentukan dalam Undang-undang narkotika cukup tinggi sehingga terpidana tidak mampu untuk membayar sejumlah uang sebagai pidana denda kepada Negara. Bagi terpidana yang memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda sebagai gembong narkotika (penyalur besar), uangnya lebih baik digunakan sebagai modal untuk mengendalikan jual beli narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dari pada membayar pidana denda. Selama ini Pengadilan Negeri tidak memiliki data tentang pelaksanaan putusan pidana denda perkara narkotika. Sesuai pasal 278 KUHAP Pengadilan Negeri sesungguhnya mudah untuk memantau pelaksanaan putusan pidana denda dalam perkara narkotika, apabila setiap pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum dilaporkan kepada Pengadilan Negeri, namun kenyataannya tidak demikian. Sebagai panduan kapan pidana denda dilaksanakan, menurut pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP terpidana diberikan waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan apabila terdapat alasan kuat, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat harus seketika dilunasi. Sebaliknya untuk perkara lain bahwa pidana pengganti denda berupa pidana kurungan dapat dilaksanakan segera dengan tidak menunggu batas waktu pembayaran denda (Pasal 31 ayat (1) KUH Pidana).

Dalam putusan perkara narkotika tidak memuat tentang waktu pelaksanaan pembayaran pidana denda sehingga pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP ini diterapkan pada saat pelaksanaan putusan. Pembatasan waktu berakhirnya pembayaran pidana denda ini berlaku untuk terdakwa pelaku tindak pidana narkotika yang perkaranya 4 telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum pasti (in kracht van gewijsde). Batas waktu pelaksanaan putusan pidana denda paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak terpidana melaksanakan putusan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP). Apabila dalam jangka waktu ini terpidana belum melaksanakan pembayaran pidana denda, maka secara yuridis terpidana menjalani lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sesuai yang dinyatakan dalam amar putusan.

Berdasarkan pengamatan pidana denda dalam putusan perkara narkotika sejauh ini dinilai belum memenuhi tujuan pemidanaan karena pidana denda yang jumlahnya besar tersebut tidak dilaksanakan oleh terpidana, demikian halnya seperti dalam perkara korupsi sekali pun pelaksana pembayar denda dapat dilakukan oleh orang lain untuk seluruhnya atau sebagian dari jumlah pidana denda tersebut. Akibatnya efek jera bagi terpidana diharapkan membayar pidana denda tidak tercapai dengan terpidana lebih memilih pidana penjaranya. Untuk gambaran pada Lapas Narkotika Kelas II.A Samarinda tidak seorang pun terpidana yang membayar pidana denda tetapi semuanya menjalani pidana penjara pengganti denda. Ini sesuai Rekapitulasi Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas II.A Samarinda yang menjalani pidana penjara pengganti denda (Register B III Subsider) Tahun 2020 : Januari 15, Februari 36, Maret 17, April 68, dan Mei 23 sehingga total sebanyak 159. Penyebab lainnya karena tidak terdapat pasal yang mengatur “Tindakan Paksaan atau Daya Paksa” terhadap terpidana yang tidak dapat atau bersedia membayar pidana denda sebelum akhir batas waktu yang ditetapkan. Tidak sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi yang tidak bersedia membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Padahal apabila pidana denda tersebut dibayar oleh terpidana, maka uang tersebut menjadi PNBP yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastrukur. Kontradiksi dengan perkara tilang terpidana lebih memilih membayar pidana denda dari pada pidana kurungan penggantinya. Untuk diperhatikan agar pidana denda terlaksana efektif mesti terdapat keseimbangan antara besarnya pidana denda dengan lamanya pidana penjara pengganti, khususnya kemampuan terpidana dapat membayar denda yang telah ditetapkan.

Realistis besarnya pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan sesuai kemampuan ekonomi dan status sosial terdakwa. Lain halnya dengan perkara narkotika, Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan seperti ini karena undang-undang telah memberikan batasan minimal atau paling sedikit besarnya pidana denda yang nota bene jumlahnya cukup tinggi. Batas minimal pidana denda terendah dalam Undang-undang ini paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan pidana denda tertinggi paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Untuk tindak pidana narkotika tertentu pelaku dikenakan hukuman “pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga), seperti : Penyalahgunaan narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram (Pasal 133 ayat (1), pasal 114 ayat (2) dan pasal 118 ayat (2))”.

Adanya pembatasan pidana minimal seperti ini, sebagaimana aliran legisme Hakim didorong sebagai “Corong Undang-undang” untuk terpaku menjatuhkan besarnya pidana denda minimal yang telah ditentukan, sekalipun berdasarkan hasil pemeriksaan dan perasaan keadilan Hakim sesuai kemampuan terdakwa selayaknya 5 dijatuhi pidana denda yang jumlahnya lebih kecil. Menjadi pertanyaan apa yang melandasi pemikiran pembuat undang-undang menentukan pidana denda dengan batas minimal sangat tinggi, tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelaku tindak pidana narkotika yang umumnya masyarakat kelas bawah. Pengecualian dalam perkara narkotika tertentu yaitu : pelaku tidak melaporkan penyalahgunaan narkotika dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menjatuhkan besarnya pidana denda sesuai nurani keadilannya. Sebaliknya terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup dibebaskan dari tambahan pidana denda.

C. Penutup

Dengan tidak terciptanya tujuan pemidanaan berupa pidana denda dalam perkara narkotika, sebagai pemecahannya undang-undang narkotika tidak mengatur batas bawah atau paling sedikit besarnya pidana denda, melainkan cukup mengatur batas atas atau pidana denda paling banyak sehingga Hakim lebih leluasa dalam menjatuhkan besarnya pidana denda terhadap terdakwa sesuai apa yang terungkap dalam persidangan. Tentu memperhatikan keseimbangan dengan pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan. Sebaliknya untuk memberikan perasaan jera terhadap terdakwa Hakim lebih mempertinggi lamanya pidana penjara terhadap terdakwa dalam hukuman pokoknya. Dengan demikian ke depan diharapkan lebih efektif penjatuhan pidana denda karena selain terpidana mampu untuk membayar besarnya denda sesuai putusan tersebut, dari sudut pandang lain pidana denda menguntungkan terpidana karena tidak membuat tercela pribadinya, cepat dan lebih praktis pelaksanaannya serta tidak merendahkan martabat manusia, selain mengatasi kelebihan penghuni Lapas yang menyedot anggaran keuangan Negara. Apalagi pada masa penyebaran “Covid 19” sehingga terpidana yang belum selesai menjalani hukuman sebayak 30.000 Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19.

Selama Undang-undang Narkotika ini belum dilakukan perubahan dan berbagai Undang-undang lainnya pun mengatur pidana denda yang tidak efektif dalam penerapannya, maka kehadiran terobosan penegakan hukum tidak hanya legalistik menganut aliran positivisme hukum, melainkan mempertimbangkan pula nilai-nilai keadilan dan kebenaran secara bijaksana berupa penegakan hukum progresif sehingga penegakan hukum dirasakan lebih bermanfaat.

Pada setiap Undang-undang yang mengatur pidana denda sudah semestinya mengatur pasal subsidair berupa pidana pengganti denda karena sebagai hukum yang khusus (lex specialis), agar tidak merujuk kepada KUH Pidana sebagai “lex generalis” yang pada dasarnya diperuntukan untuk mengatur jenis pelanggaran dan kejahatan yang terdapat dalam kodifikasi hukum pidana tersebut. Suatu putusan yang menghukum terdakwa “pidana denda” dengan subsidair “pidana kurungan” lebih lengkap dan menjadi jelas apabila dipertimbangan landasan hukumnya yang mengacu kepada Pasal 30 KUH Pidana.

 

Mas Hushendar, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur).