Dasar Hukum :

SK-KMA NOMOR 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Banda Aceh terdiri dari :

1. Prosedur Khusus;

Informasi di Pengadilan Tinggi Banda Aceh bisa diperoleh dalam waktu 1 hari dengan biaya terjangkau apabila permohonan dilakukan melalui prosedur khusus. Prosedur Khusus digunakan dalam hal;

1. Informasi yang diminta termasuk dalam katagori yang wajib diumumkan;
2. Informasi yang diminta dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia;(contohnya : informasi sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

Yang termasuk dalam Informasi yang wajib diumumkan secara berkala :

• Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan, Struktur organisasi Pengadilan. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan, Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan,  Profil singkat pejabat struktural;
• Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK;
• Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
• Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
• Informasi yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat seperti hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma;
• Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang oleh Hakim dan Pegawai, hak-hak pelapor terkait dugaan pelanggaran oleh hakim dan Pegawai;
• Tata cara memperoleh pelayanan informasi, serta tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta biaya untuk memperoleh salinan informasi;
• Informasi program kerja , kegiatan, keuangan dan kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Mekanisme permohonan informasi prosedur khusus

1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan;
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan;
3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya;
4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon;
5. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.

2. Prosedur Biasa

Prosedur Biasa digunakan dalam hal;

1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
2. Informasi yang diminta bervolume besar;
3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Mekanisme permohonan Informasi prosedur biasa :

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan yang disediakan dan petugas informasi (PI) memberikan salinannya kepada Pemohon;
2. Petugas Informasi (PI) mengisi register permohonan;
3. PI langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID;
4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi;
5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan;
6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak;
7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima;
8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima;
9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut;
10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima;
11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya;
12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi;
13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar;
14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12, dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja;
15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.