.:: SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH ::. NEWSTICKER :::::"WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH DR. H. NARDIMAN, SH, MH. MEMBUKA ACARA PENYERAHAN BANTUAN DANA BEA SISWA (BDBS), DAPAT DILIHAT DISINI" :::::: "PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN DR. H. NARDIMAN, S.H., M.H. SEBAGAI WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH, BERITANYA DAPAT DILIHAT DISINI" :::::"SELAMAT ATAS PELUNCURAN WEBSITE LPSE MAHKAMAH AGUNG-RI , DAPAT DILIHAT DISINI"::::::"SELAMAT ATAS PELANTIKAN PENGURUS BARU DHARMAYUKTI KARINI POVINSI ACEH MASA BAKTI 2013-2015, SEMOGA SUKSES , BERITANYA DAPAT DILIHAT DISINI" ::::::"PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH # e-mail : pt.bandaaceh@gmail.com # URL RESMI WEBSITE : http://www.pt-nad.go.id/" ::::::

SERAMBI » PETUNJUK PENGHAPUSAN BMN

PETUNJUK PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

KELENGKAPAN ADMINISTRASI UNTUK USUL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
(Berdasarkan Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI No. 11/S-Kel/BUA-PL/I/2007)

 

PROSEDUR ADMINISTRASI UNTUK USUL PENGHAPUSAN :

  1. Surat usul dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding secara berjenjang disertai tembusan kepada Koordinator Wilayah ;
  2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding setelah diteliti usul tersebut diatas memenuhi persyaratan maka diteruskan secara berjenjang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;

 

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR :

  1. Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
  2. Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
  3. Surat dari Dinas Perhubungan tentang Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan yang akan dihapus ;
  4. Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan / Dit Jen Kekayaan Negara Dep. Keuangan setempat, khusus kendaraan dinas roda 4 ( Edaran Menteri Keuangan No. SE. 144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002 )
  5. Surat Pernyataan Satuan Kerja Pengguna Barang yang menyatakan penghapusan tidak mengganggu kelancaran tugas operasional/kedinasan sehari-hari, dan tidak akan mengajukan permohonan kembali pengadaan kendaraan operasional baru selama 3 (tiga) tahun ;
  6. Laporan semester / saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang kendaraan bermotor) ;
  7. Foto dari depan-samping-belakang ;
  8. Fotocopy STNK/BPKB ;
  9. Khusus kendaraan dinas bermotor yang hilang / terbakar / rusak berat karena kecelakaan lalu lintas, harus disertai surat Keterangan Kepolisian dengan lampiran Berita Acara Penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Berita Acara Tim Pemeriksa kepada Penanggung Jawab / Pengguna Kendaraan  ( sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 pada Bab III Bagian Kelima angka 4 huruf b antara lain kendaraan dinas karena hilang/kecelakaan yang diakibatkan kelalaian serta karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban yang ditetapkan selaku Pegawai Negeri yang secara langsung/tidak langsung telah merugikan negara maka akibat kejadian tersebut penghapusannya dapat diproses bersamaan dengan TGR / Tuntutan Ganti Rugi ), dengan dikecualikan persyaratan butir 5 diatas ;

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR :

  1. Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
  2. Berita Acara oleh Tim peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
  3. Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus ;
  4. Laporan semester/saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang) ;
  5. Foto-foto barang yang akan dihapus ;

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI (REKONTRUKSI) :

  • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
  • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
  • Laporan semester / saldo awal barang milik Negara ;
  • Foto-foto bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangunan ;
  • Fotocopy DIPA ;
  • Surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan / Dit Jen Kekayaan Negara setempat ;
  • Surat keterangan penaksiran bangunan dari Dinas PU (Cipta Karya).

 

 

Translate Bahasa

Direktori Putusan


Statistik Keadaan Perkara




Link Website


Statistik Website