Banda Aceh, 28/7/2026 - Pengadilan Tinggi Banda Aceh menggelar rapat monitoring dan evaluasi internal terkait pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2026. Pertemuan yang berlangsung di ruang sidang utama ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nursyam, S.H., M.Hum., dengan didampingi oleh Wakil Ketua, A. Bondan, S.H., M.H., Panitera, serta Sekretaris pengadilan. Kegiatan tersebut diikuti oleh para Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, pejabat struktural maupun fungsional dari unsur Kepaniteraan dan Kesekretariatan, serta seluruh staf Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Rapat monitoring ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK secara Mandiri Tahun 2026 Nomor 3901/BP/PW.1.1.1/VII/2026 oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Berdasarkan pengumuman resmi tertanggal 22 Juli 2026 tersebut, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dinyatakan lulus seleksi administrasi pada lingkungan Peradilan Umum tingkat banding, sehingga berhak melanjutkan proses ke tahapan evaluasi berikutnya.
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nursyam, S.H., M.Hum., dalam arahannya menyampaikan bahwa kelulusan tahapan administrasi ini merupakan langkah awal yang harus dikawal secara konsisten oleh seluruh area perubahan Zona Integritas. Seluruh jajaran diminta untuk menjaga akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan dokumen pendukung pada tahapan analisis dokumen berikutnya tetap terpenuhi dengan valid sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.
Selain memonitor kesiapan dokumen, agenda rapat juga secara khusus membahas persiapan pelaksanaan Uji Publik sesuai dengan Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 3914/BP/PW.1.1.1/VII/2026. Uji Publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan, persepsi, dan informasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai integritas pelayanan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Sebagai langkah konkret, pengadilan telah mempublikasikan tautan kuesioner resmi Uji Publik melalui situs web resmi institusi, media sosial, serta papan pengumuman terhitung sejak tanggal pelaksanaan yang diinstruksikan hingga 15 September 2026. Pimpinan mengimbau seluruh penanggung jawab teknologi informasi dan humas untuk memastikan akses pengisian bagi masyarakat dapat berjalan optimal guna mendukung kelancaran penilaian mandiri ini.
Galeri:
