TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

(Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015)

KETUA dan WAKIL KETUA PENGADILAN

1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Panitera Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
3. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
4. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
5. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
6. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
7. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

PANITERA MUDA PERDATA

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
2. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
3. pelaksanaan registrasi perkara banding;
4. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
5. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
6. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
7. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
9. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
11. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA PIDANA

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
2. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
3. pelaksanaan registrasi perkara banding;
4. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
5. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
6. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
7. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
8. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
9. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
10. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
12. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA KHUSUS

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
2. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
3. pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
4. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus;
5. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
6. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
7. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
9. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA HUKUM

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
6. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
7. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
2. pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. pelaksanaan urusan keuangan;
4. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
2. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
3. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
4. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

SUBBAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

Subbagian Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
2. pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
3. pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.