img_head
BERITA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN TA 2026 SECARA DARING

Jul31

Konten : berita kegiatan
Telah dibaca : 722 Kali

Banda Aceh, 31/7/2025. Dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026, Pengadilan Tinggi Banda Aceh turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Anggaran yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 melalui aplikasi Zoom Meeting.

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut atas Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, terkait langkah-langkah strategis penyusunan pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2026. Tujuan utama dari pelaksanaan rapat ini adalah untuk menyelaraskan proses perencanaan anggaran di lingkungan lembaga peradilan agar lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran sesuai dengan arah kebijakan nasional.

   

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjadi salah satu satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI, mengikuti kegiatan ini secara aktif. Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rismayati, S.T., M.M., bersama Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran, serta para staf dari bagian perencanaan yang terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran.

Dalam rapat koordinasi ini, para peserta menerima arahan teknis mengenai mekanisme penginputan pagu anggaran, penyesuaian alokasi terhadap kebutuhan prioritas nasional, serta pentingnya sinergi antara unit kerja teknis dan bagian perencanaan agar tercipta perencanaan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan pengadilan dan pelayanan publik.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran demi mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan.