Banda Aceh, 31/10/2025. Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengikuti kegiatan Rapat Komite Keputusan (KEKA) dalam rangka Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil asesmen Tim Penilai AMPUH terhadap pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang meliputi Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kelas II.

Rapat KEKA berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan dimulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB dengan agenda pembahasan dan penilaian hasil asesmen terhadap 21 Pengadilan Negeri di wilayah hukum Aceh, antara lain PN Sabang, Idi, Lhoksukon, Lhokseumawe, Bireuen, Meulaboh, Jantho, Sigli, Langsa, Singkil, Tapaktuan, Suka Makmue, Calang, Sinabang, Kutacane, Blangkejeren, Takengon, Simpang Tiga Redelong, Kuala Simpang, Meureudu hingga Blangpidie.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Bapak Nursyam, S.H., M.Hum., beserta para Hakim Tinggi, pejabat struktural dan fungsional kesekretariatan, para asesor, serta Tim AMPUH Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan komitmen kuat Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Bapak Nursyam, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya penerapan standar mutu berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan peradilan yang unggul, tangguh, dan berintegritas tinggi. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim atas kerja keras dalam melakukan asesmen di setiap satuan kerja di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan seluruh satuan kerja di bawahnya dapat semakin memperkuat tata kelola lembaga peradilan menuju “Peradilan yang Berkelas Dunia” sesuai visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.