Banda Aceh, 21/7/2025. Dalam rangka menindaklanjuti Pengumuman Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2821/BP/PW1.1.1/VII/2025 tentang Hasil Penilaian Desk Evaluation – Analisis Dokumen Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Desk Evaluation – Wawancara Satuan Kerja Menuju Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025, mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai. Rapat ini diikuti oleh para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri dari satuan kerja yang telah lolos tahapan analisis dokumen ZI-WBK, bersama Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas masing-masing satuan kerja. Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh kegiatan tersebut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nursyam, S.H.,M.Hum, para hakim tinggi, hakim koordinator masing-masing area, dan para admin area.
Adapun pelaksanaan simulasi wawancara desk evaluation dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 21 hingga 25 Juli 2025. Salah satu di antaranya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dijadwalkan mengikuti wawancara pada hari Selasa, 22 Juli 2025 pukul 09.00 WIB, dengan pengujian melalui platform Zoom Meeting.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berharap melalui rapat koordinasi ini, satuan kerja yang diundang dapat lebih siap menghadapi tahapan wawancara dengan tetap menjunjung nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas demi meraih predikat WBK. Kehadiran para pimpinan dan tim ZI secara tepat waktu dan aktif dalam sesi koordinasi ini menjadi komitmen awal dalam mengukuhkan semangat reformasi birokrasi di lingkungan peradilan umum.
Kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya Mahkamah Agung RI dalam membangun peradilan yang bersih, transparan, dan melayani, sebagaimana amanat reformasi birokrasi nasional yang terus digaungkan demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari korupsi.