Banda Aceh, 3/7/2025. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan kegiatan Entry Meeting – Desk Evaluation Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 secara virtual pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan dihadiri oleh seluruh satuan kerja pengadilan tingkat banding yang termasuk dalam Wilayah Inspektorat Wilayah I. Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh kegiatan dihadiri langsung oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, H. Makaroda Hafat, S.H., M.Hum, beserta Tim Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Kegiatan yang dimulai pukul 13.30 WIB ini dibuka oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung oleh seluruh peserta. Dalam sambutannya, Pengendali Mutu Inspektorat Wilayah I yang juga bertindak sebagai Inspektur Wilayah I, Bapak Muh. Djauhar Setyadi, menyampaikan pentingnya evaluasi AKIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi Entry Meeting berupa penjelasan teknis pelaksanaan evaluasi oleh Pengendali Teknis (Auditor Madya), yang menjelaskan alur dan kriteria penilaian evaluasi AKIP serta penyampaian dokumen dan data dukung yang diperlukan dalam proses Desk Evaluation.

Setelah sesi doa dan penutupan oleh MC, acara diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan tim evaluator untuk memastikan seluruh satuan kerja memahami tahapan dan teknis evaluasi dengan baik.

Sebanyak 23 pengadilan tingkat banding yang tergabung dalam Wilayah Inspektorat Wilayah I turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Mahkamah Syar’iyah Aceh, Pengadilan Tinggi Riau, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Padang, dan satuan kerja lainnya yang tersebar di wilayah Sumatera.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat mempersiapkan diri dengan optimal dalam pelaksanaan evaluasi AKIP TA 2024 dan terus meningkatkan kinerja organisasi sesuai prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.