Banda Aceh, 15/10/2025. Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring melalui platform Zoom Meeting mulai tanggal 14 sampai 15 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, serta keseragaman dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh satuan kerja peradilan umum.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di lingkungan lembaga peradilan. Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. H. Bambang Myanto, S.H., M.H., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya konsistensi dan kesungguhan satuan kerja dalam menerapkan SAKIP sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja lembaga peradilan.

Narasumber dari Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung dan Biro Perencanaan dan Organisasi turut menyampaikan materi mengenai teknis penyusunan laporan kinerja, mekanisme evaluasi, serta langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan SAKIP di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta turut menjelaskan mengenai renstra Mahkamah Agung 2025-2029. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami mengenai mekamisme penyusunan laporan kinerja  serta melaksanakan evaluasi SAKIP secara terukur, akuntabel, dan berkelanjutan serta memahami renstra Mahkamah Agung RI 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan renstra satuan kerja sebagai pedoman perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
Dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh, kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rismayati, S.T., M.M., beserta jajaran pejabat struktural yang terdiri atas Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran, serta staf di lingkungan bagian perencanaan. Partisipasi aktif para peserta dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di sektor peradilan.