img_head
KOORDINASI

PEMANGGILAN PESERTA PELATIHAN ONLINE RISK MANAGEMENT FOR PUBLIC SECTOR (MANAJEMEN RESIKO) BATCH 1A S.D. 1D TAHUN 2020

Jun16

Konten : pengumuman koordinasi
Telah dibaca : 5.271 Kali

Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 242/Bld/S/6/2020, Tanggal 11 Juni 2020, tentang PEMANGGILAN PESERTA PELATIHAN ONLINE RISK MANAGEMENT FOR PUBLIC SECTOR (MANAJEMEN RESIKO) BATCH 1A S.D. 1D TAHUN 2020.

Ditujukan kepada Yth.

  1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
  2. Ketua Pengadilan Tinggi Medan;
  3. Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
  4. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang;
  5. Ketua Pengadilan Tinggi Riau;
  6. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu;
  7. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
  8. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi;
  9. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
  10. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
  11. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya;
  12. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar;
  13. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
  14. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak;
  15. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
  16. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo;
  17. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
  18. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
  19. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram;
  20. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang;
  21. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon;
  22. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
  23. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh; 
  24. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan;
  25. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
  26. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
  27. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
  28. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
  29. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
  30. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
  31. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten;
  32. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  33. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
  34. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
  35. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram;
  36. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
  37. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
  38. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
  39. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
  40. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
  41. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
  42. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu;
  43. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
  44. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
  45. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;
  46. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
  47. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.