SINGAPURA TERAPKAN CIRCUIT BREAKER, PENYAMPAIAN DOKUMEN DARI PENGADILAN INDONESIA TERDAMPAK
Mei21
Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan surat Nomor 126/PAN/HK.02/2020, Tanggal 5 Mei 2020 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama se-Indonesia. Surat tersebut pada .......
SelengkapnyaLEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT
Agu22
A. Pendahuluan
Saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Untuk itu Indonesia harus mampu menyesuaikan diri agar tidak masuk ke dalam jurang digital divide, yakni keterisolasian dari .......
SelengkapnyaMENELUSURI INFORMASI MELALUI HANDPHONE BUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
Jul31
Pemerintah telah mencanangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem pemerintahan secara elektronik tersebut sejalan dengan pencanangan Ketua Mahkamah Agung, yaitu Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Sistem elektronik ini .......
SelengkapnyaPELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PINTU GERBANG WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
Mei14
Humas, Jakarta 27 Agustus 2018.
Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menciptakan suasana kondisi yang bebas dan bersih dari perbuatan serta budaya koruptif bukan sekedar slogan belaka, tetapi tindakan .......
SelengkapnyaPERBEDAAN PENDAPAT ADALAH RAHMAT
Mei14
Humas - Jakarta, 8 Desember 2018.
Imam Safi’i mengemukakan bahwa : Pendapatku benar, tetapi memiliki kemungkinan untuk salah, sedangkan pendapat orang lain salah, tetapi memiliki kemungkinan untuk benar. Pendapat .......
SelengkapnyaPIMPINAN PENGADILAN SEMESTINYA ADALAH AGEN PERUBAHAN BAGI REFORMASI PERADILAN (AGENT of CHANGE for JUDICIAL REFORM)
Okt29
Oleh : Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH.
Setiap pemimpin semestinya adalah Agen Perubahan. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan .......
SelengkapnyaKEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Okt29
Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian .......
SelengkapnyaSISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Agu13
Oleh : PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM
1. Pengantar Sejak Tahun 2011 melalui Keputusan No. 142/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011, Ketua Mahkamah Agung telah memberlakukan sebuah kebijakan pemberlakuan sistem kamar pada Mahkamah .......
Selengkapnya