LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT
Agu22
A. Pendahuluan
Saat ini dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Untuk itu Indonesia harus mampu menyesuaikan diri agar tidak masuk ke dalam jurang digital divide, yakni keterisolasian dari .......
SelengkapnyaMENELUSURI INFORMASI MELALUI HANDPHONE BUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
Jul31
Pemerintah telah mencanangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem pemerintahan secara elektronik tersebut sejalan dengan pencanangan Ketua Mahkamah Agung, yaitu Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Sistem elektronik ini .......
SelengkapnyaPELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PINTU GERBANG WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
Mei14
Humas, Jakarta 27 Agustus 2018.
Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menciptakan suasana kondisi yang bebas dan bersih dari perbuatan serta budaya koruptif bukan sekedar slogan belaka, tetapi tindakan .......
SelengkapnyaPERBEDAAN PENDAPAT ADALAH RAHMAT
Mei14
Humas - Jakarta, 8 Desember 2018.
Imam Safi’i mengemukakan bahwa : Pendapatku benar, tetapi memiliki kemungkinan untuk salah, sedangkan pendapat orang lain salah, tetapi memiliki kemungkinan untuk benar. Pendapat .......
SelengkapnyaPIMPINAN PENGADILAN SEMESTINYA ADALAH AGEN PERUBAHAN BAGI REFORMASI PERADILAN (AGENT of CHANGE for JUDICIAL REFORM)
Okt29
Oleh : Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH.
Setiap pemimpin semestinya adalah Agen Perubahan. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan .......
Selengkapnya