Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Mart 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka menindaklanjuti Surat .......

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya terkait .......

Dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan .......

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI , Nomor: 351 / KMA / SK / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua MAhkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 .......

Sehubungan dengan persiapan penyusunan usulan baseline tahun anggaran 2024, perlu adanya sistem untuk menampung usulan dan data dukungnya yang lebih valid dengan menggunakan aplikasi e-IPLANS sebagai sarana uji coba .......