RAPAT LANJUTAN KEPUTUSAN KOMITE AKREDITASI (KEKA) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DENGAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
RAPAT PENYUSUNAN USULAN ANGGARAN TAHUN 2021 PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
RAPAT PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM KERJA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH TAHUN 2020
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 PADA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
Lebih lanjut
PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2019
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA DAN TINDAK LANJUT IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016
HASIL KELULUSAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (E-EXAM) PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2019 PERIODE KE TIGA
PEDOMAN USUL KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS (KPO) PERIODE APRIL 2020
Lebih lanjut
LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT
MENELUSURI INFORMASI MELALUI HANDPHONE BUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PINTU GERBANG WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata Cara Pengaduan
Jika Anda menemukan dugaan PELANGGARAN di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya. Jangan khawatir. Identitas Anda sebagai Pelapor akan DIJAMIN KERAHASIAANNYA.
siwas.mahkamahagung.go.id
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas