YANG MULIA HAKIM AGUNG MARGONO BERPULANG
KETUA MAHKAMAH AGUNG MENYERAHKAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU KEPADA 26 PENGADILAN NEGERI
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG BUKA RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI PENELAAHAN RKA K/L 2020
INI YANG BERBEDA DARI PEMBINAAN DI TANJUNG PANDAN
Lebih lanjut
MEKANISME/PROSEDUR PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
PELAKSANAAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (e-XAM) PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 PERIODE KE TIGA
UNDANGAN ACARA PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
UNDANGAN RAPAT KOMITE KEPUTUSAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Lebih lanjut
LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT
MENELUSURI INFORMASI MELALUI HANDPHONE BUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI PINTU GERBANG WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata Cara Pengaduan
Jika Anda menemukan dugaan PELANGGARAN di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya. Jangan khawatir. Identitas Anda sebagai Pelapor akan DIJAMIN KERAHASIAANNYA.
siwas.mahkamahagung.go.id
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas